Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan perlunya kebijakan strategis untuk meningkatkan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar mampu bersaing sebagai pekerja baik di tingkat lokal maupun global.
Menurutnya, kualitas pendidikan vokasi harus mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang.
Dalam peluncuran Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri (3+1) SMK yang diselenggarakan di Jawa Timur, Mendikdasmen memaparkan lima model kebijakan sebagai upaya memperkuat mutu dan relevansi SMK.
Ia menekankan bahwa semua kebijakan ini merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Model kebijakan pertama adalah penguatan SMK reguler dengan berbagai program keahlian yang kini diarahkan agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pemerintah memberikan fleksibilitas bagi provinsi maupun kementerian untuk menyesuaikan program keahlian sehingga lulusan siap menghadapi tuntutan pasar kerja yang nyata.
Kebijakan kedua menekankan pengembangan SMK berbasis keunggulan lokal.
Program studi di SMK ini fokus pada pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan industri kerajinan.
Tujuannya adalah menekan angka migrasi generasi muda ke wilayah lain sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi daerah.
Baca juga: Mendikdasmen Lepas Ribuan Lulusan SMK Bekerja ke Luar Negeri dan Mendikdasmen Perkuat Literasi Digital untuk Cegah Judi Online Anak
Model ketiga adalah SMK Tailor Made, di mana kurikulum dan program studi dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan mitra.
Lulusan yang terlibat dalam program ini diharapkan siap langsung bekerja di perusahaan setelah menyelesaikan pendidikan, sesuai kontrak yang telah disepakati antara SMK dan pihak industri.
Selanjutnya, model kebijakan keempat menekankan pengembangan SMK tematik yang fokus pada karier di luar negeri.
Siswa tidak hanya mempelajari kompetensi teknis, tetapi juga dibekali keterampilan bahasa dan pemahaman budaya negara mitra, sehingga mereka siap bekerja secara internasional.
Model kelima adalah SMK 3+1, yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk menempuh pembelajaran reguler selama tiga tahun, kemudian menghabiskan satu tahun tambahan untuk pengalaman kerja.
Program ini bertujuan menyiapkan lulusan yang siap bekerja di dalam maupun luar negeri dengan pengalaman praktis yang langsung relevan.
Menurut Mendikdasmen, penerapan lima model kebijakan ini bukan sekadar program administratif, tetapi strategi nyata untuk menjawab kebutuhan industri dan pasar kerja global.
Upaya ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan SMK yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga adaptif dan memiliki pengalaman kerja internasional.
Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk membangun SMK yang responsif terhadap perubahan ekonomi dan teknologi.
Lulusan yang dihasilkan diharapkan dapat berperan sebagai tenaga kerja yang siap bersaing, sekaligus berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal maupun global.
Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri 3+1 menjadi contoh nyata dari arah kebijakan ini.
Program tersebut membuka peluang bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di luar negeri, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia melalui integrasi praktik kerja dengan kurikulum pendidikan formal.
(Sumber catatan: Antara/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Kemendikdasmen)
