Penerapan Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) menjadi salah satu langkah strategis yang sejalan dengan prioritas nasional untuk memastikan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa PKR merupakan pendekatan kreatif dan efektif untuk menjamin bahwa setiap anak, tidak peduli di mana mereka berada, tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan kualitas yang baik.
Dalam situasi yang penuh tantangan ini, PKR menjadi bukti komitmen pemerintah untuk meratakan akses pendidikan berkualitas di seluruh pelosok Indonesia.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menambahkan bahwa PKR berperan penting dalam mendukung tujuan kebijakan nasional untuk mempercepat pemenuhan pendidikan wajib 13 tahun.
Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan adalah berkurangnya jumlah anak yang putus sekolah.
PKR, dengan pendekatannya yang terbukti efektif, menjadi contoh baik dalam mempercepat akses pendidikan sekaligus menjaga kualitas pengajaran.
Namun, tantangan besar yang dihadapi kini adalah bagaimana memperluas penerapan PKR ke daerah-daerah lainnya di Indonesia, agar semakin banyak anak yang dapat merasakan manfaatnya.
PKR bukan hanya sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah solusi pendidikan yang menyatukan dua aspek penting, yaitu solusi kebijakan dan pedagogis.
Di sekolah-sekolah yang kekurangan guru, PKR memungkinkan siswa dari berbagai jenjang kelas untuk belajar bersama dalam satu ruang kelas yang sama.
Pendekatan tersebut menjadi sangat relevan di daerah terpencil, di mana keterbatasan guru seringkali menghalangi proses pembelajaran yang maksimal.
Sementara itu, pembelajaran terdiferensiasi memberikan solusi untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa, sehingga semua anak bisa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka.
Dengan menggabungkan kedua komponen tadi, PKR dan pembelajaran terdiferensiasi, sistem pendidikan di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya menjadi lebih fleksibel dan inklusif.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Timur, Praptono, berharap bahwa inovasi ini dapat menjadi pendorong motivasi bagi daerah-daerah lain yang masih mengalami kesulitan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.
Dengan memanfaatkan pendekatan tadi, diharapkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang sebelumnya kurang optimal dapat meningkat secara signifikan.
Melalui langkah-langkah di atas, pemerintah Indonesia semakin memperlihatkan komitmennya dalam memastikan bahwa pendidikan yang bermutu bukan lagi menjadi barang langka bagi anak-anak di daerah terpencil.
Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) dan pembelajaran terdiferensiasi membuka jalan bagi terciptanya pendidikan yang lebih adil dan merata, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak di Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak dan memadai, tanpa terkendala oleh jarak atau keterbatasan sumber daya.
(Penulis: Dadang Wahyu Hendratmoko/Editor: Bagus Priambodo/Foto atau ilustrasi dipenuhi dari Dokumentasi Kegiatan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur)
