Inside School – SMP Muhammadiyah 12 GKB (Spemdalas) Gresik menunjukkan komitmennya dalam pengembangan tata kelola pendidikan melalui partisipasinya dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).…
MPLS – Seperti yang kita tahu, Kemendikdasmen beberapa waktu lalu resmi menghadirkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah 2026 sebagai pendekatan baru dalam penyambutan murid baru di seluruh Indonesia. Program ini dirancang sebagai perubahan cara pelaksanaan MPLS yang sebelumnya lebih…
Kabar Daerah – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru jenjang SMA dan SMK di Ponorogo dipastikan tidak harus menggunakan seragam baru. Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Ponorogo menegaskan, sekolah tidak boleh mewajibkan peserta didik membeli…
Kabar Daerah – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo sangat menyangkan dan memberikan klarifikasi resmi, sekaligus menggunakan Hak Jawab terkait beredarnya berita yang tanpa adanya klarifikasi, berjudul ‘Ribuan Kursi SMP Negeri Hilang di SPMB’. Hal ini berpotensi menimbulkan opini…
Kabar Daerah – Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Surabaya memasuki tahapan penting dengan dibukanya jalur afirmasi dan mutasi. Di tengah proses tersebut, DPRD Kota Surabaya mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) agar memastikan tidak…
Kabar Daerah – Dinas Pendidikan Jawa Timur mengingatkan seluruh calon murid yang lolos dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk segera melakukan daftar ulang. Aries Agung Paewai Kepala Dinas Pendidikan Jatim menyatakan, calon murid yang tidak melakukan daftar ulang maka…
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan arah kebijakan pendidikan yang menempatkan satuan pendidikan sebagai ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Penegasan ini disampaikan dalam Forum Kolaborasi dan Aksi Keluarga Indonesia 2026 yang digelar oleh Kemenko PMK di Jakarta.…
Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memperkenalkan konsep desentralisasi asimetris dalam pengelolaan pendidikan. Melalui skema ini, pemerintah pusat dapat mengambil alih sementara sebagian kewenangan daerah apabila suatu wilayah tidak mampu memenuhi standar pelayanan minimal atau mengalami ketertinggalan mutu pendidikan yang signifikan.…
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan sejumlah masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masukan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI yang juga melibatkan berbagai kementerian lain seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian…